Dayak Borneo Bersatu, Komunitas Dayak Bajuju Kalteng, Tolak Hak Angket DPR RI

PALANGKA RAYA - Memiliki Visi dan Misi yang sama untuk menjaga dan melestarikan budaya adat Dayak di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sejumlah tokoh muda Dayak ini, membentuk Komunitas yang diberi nama Dayak Borneo Bersatu, Komunitas Dayak Bajuju Kalimantan Tengah. 

Thoeseng Asang, sebagai koordinator Komunitas tersebut menyampaikan keberadaan Komunitas Dayak Bajuju Kalteng, adalah untuk menyatukan visi misi dari ormas yang ada di bumi Tambun Bungai. 

Baca juga: Kristianto Tunjang: BMT Kalteng Dukung Upaya Hukum Erika Siluq Dalam Mendapatkan Keadilan

Program utamanya adalah, ikut mengawal kebijakan pemerintah pusat dan daerah, untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia umumnya. 

Dan turut serta menjaga Kondusitifitas masyarakat, melestarikan Budaya Adat Dayak khususnya Kalimantan Tengah, terlibat secara aktiv dan menolak isu - isu Radikalisme, Hoax dan Terorisme serta yang terakhir menolak pemakzulan Presiden Joko Widodo dan Hak Angket oleh DPR RI terkait Pemilu tahun 2024.

Baca juga: Saling Memaafkan, Damang Manuhing dan Direktur PT BMB Berdamai

 "Komunitas ini terbentuk karena satu kesatuan misi dari lima ormas di Kalteng, untuk menjaga keutuhan NKRI dan hal - hal lain terkait Kamtibmas di Republik ini umumnya, " kata Thoeseng Asang menyampaikan. 

Menurutnya selama ini Dayak Borneo Bersatu , Komunitas Dayak Bajuju Kalteng, telah aktiv dalam melaksanakan fungsinya sebagai wadah bergabung sejumlah ormas Dayak di Pulau Borneo. Baru - baru ini sudah melaksanakan kegiatan di IKN Panajam, Kalimantan Timur. 

Baca juga: Tolak Pemakzulan, Inilah Pernyataan Sikap Komunitas Dayak Bajuju Kalteng

Komunitas saat ini, ada lima ormas yang telah bergabung, Ormas Laskar Adat Dayak Nasionak Kalimantan Tengah sebagai Ketua Thoeseng Asang, Pasukan Borneo Bersatu (PBB)ketua Budi HD, Mandau Apank Baludang Bulao (MABB) ketua Amat, Antang Tingang ketua Uga dan terakhir Borneo Sarang Paruya Kalteng ketua Willy. 

 "Dan di tiap ketua ormas diberikan gelar masing - masing, yaitu saya sendiri sebagai Pangkalima Asang, Pangkalima Bubud, Pangkalima Antang Timang, Pangkalima Antang Tingang dan terakhir Pangkalima Willy, " sebut Thoeseng Asang ini menyampaikan. 

Baca juga: Damang Markus Tuwan: Perdamaian Ini Adalah Bagian Dari Hukum Adat Dayak

Visi misi dari Komunitas adalah mengangakat Harkat dan Martabat masyarakat adat Dayak dalam kearifan lokal, memberikan pemahaman, Edukasi, hidup berdampingan dalam perbedaan, selalu bersinergi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah pusat dan daerah. 

Makna dari arti kata 'BAJUJU' memiliki arti yang objek yang dalam "Berani, Jujur dan Jujuan/Ngotot".

Baca juga: Perisai Banten dan Tim Ahli Golok Gelar Acara Ngobrol Pintar

 " Kalau ada kesamaan Visi dan Misi, Komunitas terbuka lebar menerima ormas Dayak yang ada untuk bergabung, "terang tokoh muda Dayak Kalteng ini. 

Di beberapa provinsi yang ada dipulau Borneo ini, sudah ada terbentuk seperti di Provinsi Kalsel, Kaltim, Kalbar dan Kaltara, dan sudah berjalan sesuai visi misi yang ada, menjaga keutuhan NKRI, menegakan kedaulatan Negara diatas kepentingan pribadi dan Golongan serta menolak Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme di Republik Indonesia tercinta. 

Thoeseng Asang, selaku koordinator Komunitas inipun kembali mempertegas akan sikapnya, terhadap apa yang telah terjadi paska Pilpres tanggal 14 Pebuari 2024 lalu. 

Dirinya bersama rekan - rekan pangkalima yang tergabung dalam Komunitas akan mengambil sikap tegas untuk menolak Pemakzulan Presiden RI, Ir Joko Widodo serta juga menolak akan sikap sejumlah anggota DPR RI yang akan melaksanakan Hak Angket terhadap hasil Pemilu 2024.

 "Bagi kami hak angket  sudah diatur dalam UU, dipaksakan atau diplentirkan, maka komunitas akan mengambil sikap sikap menolak dan siap bergabung dengan relawan lainnya di Jakarta, " terangnya. 

Baca juga: Surat Terbuka, Desak PT HMBP dan Polri Disanksi Hukum Adat Dayak

Disamping itu, harapnya agar para pihak bisa menerima hasil pemilu yang telah dilaksanakan dengan lapang dada. Dan pihak KPU RI juga saat ini melakukan rekapikulasi suara dan pada tanggal 20 Maret 2024 akan diumumkan ke masyarakat Indonesia. 

"Silahkan di gugat ke jalur Hukum yang sudah diatur UU terkait Pilkada. Silahkan ke MK, tidak usah turun ke jalan yang dapat menganggu Kamtibmas, jangan sampai memecah belah persatuan, " tutup Thoeseng Asang ini menyampaikan.